oleh

Warung Diminta Boleh Jualan, HET Dinaikkan

LAHATPOS.CO, Lahat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lahat meminta situasi pendistribusian gas elpiji subsidi untuk masyarakat bisa kembali normal. Permasalahan yang sering disorot oleh wakil rakyat ini adalah antrian gas yang panjang dan harga  berbeda beda di beberapa wilayah. Bahkan bisa mencapai Rp 30-35 ribu di warung.

Wakil Ketua I DPRD Lahat, Gaharu SE MM beranggapan bahwa perlu adanya peninjauan ulang terhadap pangkalan untuk memperbolehkan warung warung menjual gas subsidi, asalkan tidak menyalahi aturan. Disarankan mencantumkan harga dengan memberikan stempel label di warung penjual.

“Karena tanpa kita suruh, mereka (warung) tetap berjualan dan menjual sangat tinggi. Maka harus ditinjau ulang, kalau bisa tambah pangkalan dan agen,”  ucapnya, saat rapat RDP di Ruang DPRD Lahat, Selasa (23/11).

Senada disampaikan, Wakil Ketua II DPRD Lahat, Sri Marhaeni Wulansi SH. Ia mewakili suara rakyat menginginkan pendistribusian gas bisa dijual ke warung-warung, agar keadaan bisa seperti dulu lagi. Meski itu menyangkut aturan perbup atau perda pihaknya bisa berupaya untuk mengatur atau merevisi

“Bisa kita atur, karena ini menyangkut masyarakat banyak. Apalagi ini sekaligus membantu pemerintah,” ujar Sri Marhaeni.

Terpisah, Anggota DPRD Lahat, Muhammad Ariadi SE MM menyarankan untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) diangka Rp 18.000 dari Rp 15,650. Hal ini merupakan saran dari para pangkalan, mengingat biaya operasional dinilai besar salah satunya pembongkaran gas. “Belum lagi biaya transpor dan lainnya,” tuturnya.

Sementara, Anggota DPRD Lahat, Drs H Chozali Hanan MM menuturkan. Total pangkalan di Lahat ada 335 tempat, jika didistribusikan ke warung satu persatu ditiap kecamatan, maka penyalurannya bisa untuk 600 warung pengeceran. Namun tetap perlu ada pengawasan dan sanksi tegas terhadap pendistribusian di agen atau pangkalan.

“Kalau perlu sanksi tegasnya, jangan dienjuk. Tapi harus terus  evaluasi. Sementara untuk perbup dan perda bisa kita ubah, misal ada aturan tentang gas di warung ini,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Lahat, Chandra SH MM melalui Kabag SDA Setda Pemkab Lahat, Syaifullah Aprianto menjelaskan, masalah muncul semejak ada dua agen LPG kena skorsing, dampak dari itu ada beberapa pangkalan tidak beroperasi. Namun seiring waktu dan permasalahan sudah selesai,  harga di warung bisa mencapai Rp 30-35 ribu.

“Tahun ini jatah kuota gas subsidi di Lahat yakni 9563 metrik ton meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 8 ribu metrik ton. Tapi tidak menyelesaikan masalah, namun rencananya, tahun 2022, kita tambah pengusulan kuota sebanyak 18.000 ke Menteri ESDM,” bebernya.

Sementara, Sales Branch Manager IV Sumsel Babel Pertamina MOR II Sumbagsel, Aahad mengatakan. Antrian pembelian gas dipangkalan sudah menjadi hal biasa, ditambah pihaknya memberlakukan pembelian menggunakan KTP/KK agar penyaluran tepat sasaran dan memang warga yang membutuhkan.

“Pada intinya dikonsepkan masyarakat sekitar dan kami tetap mengikuti aturan pemerintah pusat. Dan menurut aturan, dijual kewarung itu melanggar, dan HET mangacu ke UMR. Itu merupakan pedoman kabupaten kota,” terangnya.

Komisi II DPRD Lahat, Dedi Chandra SE berharap penambahan kuota disetujui. Ditambahkan lagi supaya warung warung bisa berjualan dengan harga sesuai patokan alias semuanya sama. “Yang penting tidak sampai melanggar aturan, lebih dari harga telah dipatok maka disanksi oleh pertamina, atau pangkalan,” terangnya. (zki/dian)

Baca Juga