Upaya SKK Migas Dalam Penanganan Illegal Drilling

LAHATPOS.SUMEKS.CO, Jakarta – Masih maraknya kegiatan illegal drilling di berbagai wilayah penghasil migas, telah disikapi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan meningkatkan koordinasi bersama instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan penindakan terhadap kegiatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan data Kementerian Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), tindakan tegas telah dilakukan oleh aparat keamanan terhadap pelaku kegiatan illegal drilling. Pada tahun 2018 telah ditetapkan 168 tersangka, kemudian pada 2019 ditetapkan 248 tersangka, dan pada 2020 ditetapkan 386 tersangka.

Selain upaya penindakan, kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai dampak buruk kegiatan illegal drilling dan illegal tapping juga terus dilakukan oleh SKK Migas bersama dengan berbagai pemangku kepentingan dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas A. Rinto Pudyantoro mengatakan, SKK Migas tidak memiliki kewenangan penindakan terhadap kegiatan illegal drilling.

“Untuk itu SKK Migas menjalin kerjasama dengan aparat keamanan dalam penanganan illegal drilling dan kerja sama tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2003. Kolaborasi ini tertuang dalam nota kesepahaman bidang penegakan hukum dan bidang pengamanan,” katanya pada Selasa (9/11/2021) di Jakarta.

“Untuk menekan jumlah aksi ilegal tersebut, kami membutuhkan dukungan Bapak KAPOLRI, utamanya terkait dengan penegakan hukum. Dengan demikian, masalah di lapangan dapat tertangani,” imbuh Rinto.

Lebih lanjut Rinto menyampaikan, nota kesepahaman tersebut juga sudah ditindaklanjuti melalui penyusunan pedoman kerja ataupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk penanganan kegiatan yang lebih spesifik. Saat ini, SKK Migas telah mengeluarkan 14 PKS yang meliputi kolaborasi bersama 10 Kepolisian Daerah dan 28 KKKS.

Rinto menambahkan, pelaksanaan PKS dinilai efektif untuk menekan gangguan keamanan yang berpotensi mengganggu operasional hulu migas. Beberapa gangguan ini adalah pencurian peralatan operasi, illegal drilling dan illegal tapping, penyerobotan lahan operasi, serta masalah-masalah sosial di sektor hulu migas.

“Penanganan yang komprehensif melibatkan berbagai instansi sangat dibutuhkan, ada permasalahan ekonomi dan sosial yang membutuhkan peran instansi lain, agar tindakan tegas yang telah dilakukan aparat keamanan menjadi lebih efektif. Jumlah 4.500 sumur illegal drilling yang teridentifikasi diseluruh Indonesia menunjukkan kompleksinya persoalan ini dan membutuhkan penyelesaian tidak hanya dari aspek penindakan hukum”, ujar Rinto.

Upaya lain yang telah dilakukan SKK Migas untuk penanganan kegiatan illegal drilling adalah dengan membentuk tim kajian penanganan pengeboran sumur ilegal, serta penanganan dan pengelolaan produksi sumur ilegal. Terakhir, diskusi hasil kajian dan konsep Perpres serta Permen Menteri ESDM telah dibahas bersama Itjen ESDM, Setjen ESDM, Ditjen Migas, Polda Jambi, dan Kemenko Polhukam RI.

Penuntasan Penanganan Illegal Drilling

Tindakan hukum telah diberikan oleh aparat kepolisian untuk menyelesaikan aktivitas illegal drilling, namun kegiatan tersebut terus berulang dan meningkat jumlahnya. Oleh karena itu dibutuhkan langkah terpadu untuk dapat menuntaskan penanganan pengeboran sumur ilegal, baik yang berada di dalam Wilayah Kerja (WK) maupun di luar WK migas.

Dalam penanganan kegiatan illegal drilling, Kemenko Polhukam telah mengusulkan pembentukan tim gabungan lintas sektor. Asisten Deputi II Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Brigadir Jenderal (Brigjen) Pol Eriadi mengatakan, tim gabungan dibentuk untuk mendorong para pelaku kegiatan ilegal tersebut agar melakukan aktivitas pengeboran secara legal sesuai kaidah Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. (*/dian)

BERITA TERBARU

Sikapi KTM Kecamatan Kikim Selatan

LAHATPOS.CO, Kikim Selatan - Menyikapi kegiatan pelaksanaan kelanjutan pembangunan Kota terpadu Mandiri (KTM) yang berada di di titik lokasi Desa Keban Agung, Kecamatan Kikim...

Wagub Dorong Pemda Terapkan Transaksi Digital 

LAHATPOS.CO, Palembang - Dalam upaya  keamanan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) H Mawardi Yahya, mendukung penuh percepatan transformasi digital...

Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Inisiasi Gubernur Herman Deru Segera  Diluncurkan 

LAHATPOS.CO, Palembang - Setelah disosialisasikan secara merata di 17 kab/kota, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (SMP) yang digagas Gubernur Sumsel H. Herman Deru segera diluncurkan. Program...

Gubernur Sumsel ke Tanjung Payang Hari ini

LAHATPOS.CO, Lahat – Gubernur Sumsel, H Herman Deru SH dijadwalkan hari ini ke Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat. Kehadiran orang nomor satu...

Vaksinasi Mobile Polres Lahat Berhasil Suntik 300 Warga Dua Desa

LAHATPOS.CO, Lahat – Vaksinasi mobile kali ini berlangsung di dua desa. Yakni, Desa Mutar Alam Kecamatan Kota Agung Kabupaten Lahat, dan Desa Kerung Kecamatan...

Baznas Lahat Terima Penghargaan dari Baznas Provinsi Sumsel

LAHATPOS.CO, Lahat - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lahat menerima penghargaan dari empat kategori. Penghargaan itu didapat dari dua kategori yakni Terbaik Satu...

Dinsos Lahat Sampaikan Bantuan Tanggap Darurat Bencana

LAHATPOS.CO, Lahat – Pemda Lahat melalui Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lahat, mendistribusikan bantuan kepada korban kebakaran di Desa Tanjung Kurung Ilir, Kecamatan Tanjung Tebat,...

Belum Terdeteksi Adanya Aliran Sesat Keagamaan dan Kepercayaan yang Berkembang di Kab. Lahat

LAHATPOS.CO, Lahat - Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Dalam Masyarakat (Pakem) menilai, sejauh ini tidak ada temuan aliran yang menyimpang di Kabupaten...

Nakes RSUD Lahat Dapat Bantuan Buah buahan

LAHATPOS.CO, Lahat - Para tenaga kesehatan (nakes) dan pegawai di RSUD Lahat menerima bantuan buahan-buahan serta sayur-mayur yang segar. Penyerahan bantuan, Selasa (30/11) diserahkan...