oleh

Surat Rekomendasi Bebas Temuan Kades Incumbent Pagar Jati Dipersoalkan

LAHATPOS,CO, Lahat – Forum Masyarakat Desa Pagar Jati, Kecamatan Kikim Selatan, menggelar unjuk rasa di halaman Sekretariat Pemda Lahat, Senin (29/11). Tampak TNI Polri dan Pemda bersiaga untuk melakukan pengamanan. Masyarakat Desa Pagar Jati meminta pencabutan surat rekomendasi bebas temuan kadesnya.

Sekretaris Forum Masyarakat Desa Pagar Jati, Peri mengatakan, Pemdes Pagar Jati sempat ada temuan dari audit APIP Inspektorat Lahat beberapa bulan lalu, tentang anggaran Dana Desa BUMDes terkait proses pembangunan Kalangan (Pasar Tradisional) dan Lampu Tenaga Surya sebesar Rp 198 juta. Walaupun sudah dikembalikan, tapi kenapa ada surat bebas temuan.

“Jadi pertanyaan, apakah setelah ada pengembalian kerugian Negara, itu bukan temuan ?. Kenapa harus ada surat bebas temuan,” tanya Peri.

Sementara pada pasal 14 ayat 2a di dalam Perbup 45 tahun 2021 berbunyi ; bagi mantan kepala desa, ataupun defenitif yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon kades wajib melampirkan surat keterangan bebas temuan. Namun massa tetap bersikeras dengan tuntutannya.

“Karena kesalahannya sudah fatal, karena sudah pernah ada temuan. Ya surat temuan itu tetap kota minta dicabut, agar kades incumbent dua periode ini tidak mencalonkan diri sebagai kades berikutnya,” tambahnya. Jangan sampai ada konflik dikemudian hari di Desa Pagar Jati,” ucapnya.

Kepala Biro Hubungan Antar Lembaga DPW GNPK, Aris Patimuna mengatakan, jika hingga saatnya tidak ada pencabutan bebas temuan di Kepala Desa Pagar Jati, inisial SS maka pihaknya bakal melaporkannya kepada Komisi Ombusmen Nasional.

“Iya, nanti segera kita laporkan, tapi tetap kita meminta pencabutan itu,” ujarnya. (zki/dns)

Baca Juga