oleh

Panitia Pilkades Mintai Cakades Duit Sumbangan, Nopran : Itu Pungli

LAHATPOS.SUMEKS.CO, Lahat – Adanya permintaan uang sumbangan terhadap calon kepala desa (Cakades) ke sejumlah wilayah di Kabupaten Lahat, nampaknya tidak dapat terbendung lagi. Pasalnya, sistem ini hampir diterapkan oleh seluruh desa yang menyelenggarakan Pilkades Serentak Desember tahun ini.

Seperti salah satu desa di Kecamatan Kota Agung, sebut saja KI, salah satu Cakades. Untuk maju sebagai Cakades, dirinya dibebankan sumbangan sebesar Rp 20 juta, dengan jumlah Cakades sebanyak empat orang. Total uang terkumpul sebesar Rp 80 juta.

“Uang itu untuk panitia, KPPS, biaya operasional, surat suara, baju seragam dan lainnya. Memang tidak ada landasan hukum, hanya berdasarkan hitung-hitungan mereka saja,” terangnya, Senin (8/11).

KI juga membeberkan, jika Cakades tidak memenuhi uang sumbangan itu, panitia beralasan tidak sanggup menyelenggaran agenda pemilihan. Dengan begitu dirinya terpaksa ikut memberikan sumbangan.

“Ya ikhlas dak ikhlas, kami terpaksa karena harus ikut dalam pencalonan. Apalagi Cakades lain ikuti itu, ya terpaksa harus ikut juga,” bebernya.

Sementara, hal serupa juga terjadi di salah satu desa di Kecamatan Gumay Ulu. Mulanya ke empat Cakades dipinta patungan uang sebesar RP 100 juta. Setelah bernegosiasi didapatlah sumbangan sebesar Rp 60 juta.

“Tiap calon dipinta sumbangan Rp 15 juta,” ujar SK, salah satu Cakades.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Lahat Dapil III, Nopran Marjani SPd mengatakan, dirinya juga banyak menerima telpon dari Cakades yang keberatan dengan adanya sumbangan itu. Tiap desa kondisinya berbeda, ada yang dipintai sumbangan Rp100 juta, ada Rp 80 juta, ada Rp 60, ada juga hanya Rp 5 juta.

“Jika di lihat dari aturan, ini ilegal, tidak ada dasar hukumnya. Saya meminta aparat penegak hukum atau yg membidangi baik DPMDes maupun inspektorat, juga harus mengeceknya,” kata Nopran Marjani.

Ketua Fraksi Partai Gerindra ini juga menjelaskan, sesuai Perbup Nomor 39 Tahun 2015, tentang syarat dan tata cara pemilihan kepala desa. Pada Bab V pasal 36 tentang biaya pemilihan kepala desa. Sudah jelas menyatakan, pertama, biaya dibebankan kepada APBD Lahat. Kedua, dana bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

“Jika ada pungutan di luar Perbup, itu adalah pungutan liar (Pungli). Aparat penegak hukum harus bergerak, harus ditertibkan sebelum pemilihan,” tegas Nopran Marjani. Jika alasannya sampai saat ini anggran belum ada, saat anggran nanti ada, mau diapakan uang tersebut. (her/dian)

Baca Juga