OPINI: Integritas Hakim  dan Contempt of Court di Indonesia

97

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pada prinsipnya telah meneguhkan kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang bercirikan negara hukum. Artinya, hukum diidealkan sebagai panglima dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam implementasinya, hukum tidaklah dapat menegakkan dirinya sendiri sehingga konsekuensinya adalah negara wajib untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka guna mewujudkan serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir dari hukum itu sendiri.

Maka untuk menjamin hal tersebut, konstitusi telah membagikan kekuasaan kehakiman kepada Mahkamah Agung (MA) dan peradilan yang berada dibawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK) yang seluruhnya dijalankan ke dalam sebuah tatanan sistem yang disebut sebagai Sistem Peradilan, baik itu sistem peradilan umum oleh Mahkamah Agung (MA) serta peradilan dibawahnya maupun sistem peradilan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Seluruh besaran sistem peradilan tersebut dijalankan oleh aparat-aparat penegak hukum dan pelaksana kekuasaan kehakiman yang diwujudkan melalui struktur hukum yang teratur.

Salah satu yang memiliki peranan penting dalam sistem peradilan adalah Hakim. Bahkan, hakim selalu dipersepsikan oleh masyarakat sebagai wakil Tuhan di dunia guna menegakkan keadilan di dalam setiap keputusannya.

Pentingnya peranan hakim dan banyaknya persepsi serta harapan masyarakat kepada hakim membuat kadang kala hakim dituntut untuk dapat mengikuti kehendak dan pandangan masyarakat mengenai apa yang disebut sebagai “keadilan”. Maka, ketika hakim mengeluarkan suatu putusan yang tidak sesuai dengan rasa “keadilan” masyarakat, akibatnya hakimlah yang selalu menjadi objek ketidakpuasan dari masyarakat.

Misalnya saja kasus penyerangan dan penyabetan hakim oleh salah satu oknum advokat yang terjadi di PN Jakarta Pusat. Kasus Penyerangan terhadap hakim tidak hanya terjadi sekali atau dua kali saja, contohnya pada tahun 2017 lalu, telah terjadi pelemparan kursi kepada ketua PN Jambi yang dilakukan oleh sekelompok massa di pengadilan. Alasannya pun selalu sama, kedua pelaku penyerangan hakim tersebut mengaku tidak puas dengan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim.

Adanya kasus penyerangan terhadap hakim diatas atauppun memberikan tekanan kepada hakim secara fisik maupun verbal dengan maksud untuk menyerang imparsialitas hakim dalam memberikan putusan, merupakan salah satu bentuk tindakan contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan.

Contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan merupakan tindakan yang sama sekali tidak boleh dilakukan dikarenakan akan mengganggu atau bahkan mencederai proses peradilan sebagai suatu sarana yang sah menurut hukum untuk memperoleh keadilan yang bertentangan dengan cita dari Negara Hukum Indonesia.

Maraknya kasus contempt of court  kerap kali menjadikan hakim sebagai korban dari tindakan contempt of court tersebut. Maka muncul pertanyaan, mengapa banyak sekali kasus-kasus contempt of court yang tertuju kepada hakim seperti kasus-kasus diatas?

Adanya kasus-kasus contempt of court yang ditujukan kepada hakim sangatlah dipengaruhi oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat-aparat penegak hukum, khususnya hakim yang paling berperan penting dalam pemberian putusan di pengadilan. Ketidakpercayaan masyarakat kepada hakim tidaklah sekonyong-konyong datang begitu saja.

Menurut data dari Indonesia Corruption Watch (ICW), terhitung sejak tahun 2012-2019 telah tercatat setidaknya terdapat 20 hakim yang terlibat dengan kasus korupsi. Contohnya saja pada Oktober 2013, Hakim Konstitusi yang juga menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar dinyatakan telah menerima suap sebesar Rp.57 M dan US$500 ribu selama menjabat menjadi hakim konstitusi. Tidak berhenti disitu, praktik suap-menyuap kembali memberikan luka pahit kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dimana pada awal 2017, KPK kembali berhasil menangkap Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang telah terbukti menerima suap sebesar US$50.000.

Selain kedua kasus tersebut, masih banyak lagi kasus suap-menyuap hakim didalam praktik penyelenggaraan peradilan di Indonesia yang menyeret nama-nama hakim seperti Hakim PT Manado Sudiwardono hingga Hakim Tipikor Bengkulu Dewi Suryana. Sungguh miris rasanya, melihat hakim tipikor yang seharusnya menegakkan hukum dan memberantas korupsi malah terlibat dalam kasus suap-menyuap yang telah bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya dipegang oleh seorang hakim.

Hal ini sedikit banyak telah membuktikan bahwa masih kurangnya integritas dan profesionalitas hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Tentu tindakan-tindakan contempt of court khususnya yang ditujukan kepada hakim tersebut akan semakin berpotensi untuk terjadi jika melihat keadaan hakim di Indonesia saat ini.

Upaya pembangunan integritas dan mempertahankan imparsialitas hakim yang bertumpu kepada pembenahan sistem dan mekanisme pengawasan hakim tidak akan cukup dalam memperbaiki kualitas-kualitas hakim di Indonesia. Namun hal tersebut harus pula dibarengi dengan upaya-upaya preventif lainnya yang harus dilakukan sebagai langkah dalam membangun integritas hakim.

Salah satu yang harus diperhatikan adalah pembenahan proses dan mekanisme rekruitmen hakim yang dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Tidak berhenti dalam proses rekruitmen saja, pembangunan kualitas dan integritas hakim dapat dilakukan melalui sarana pendidikan hakim dengan pendidikan karakter yang menitikberatkan kepada pendekatan-pendekatan etik, sehingga kode etik hakim dalam hal ini tidak sebatas sebagai aturan profesi saja melainkan memang dipahami oleh hakim sebagai suatu kesadaran untuk tetap menjaga nilai-nilai dalam berperilaku sebagai seorang hakim.

Pencegahan contempt of court memang tidak hanya bertumpu kepada perbaikan terhadap kualitas dan integritas hakim saja, melainkan juga melalui pembenahan sistem peradilan, aparat-aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan serta didukung dengan budaya hukum masyarakat melalui kesadaran etiknya untuk selalu menghormati badan peradilan dan segala proses-prosesnya.

Namun, pembangunan kualitas dan integritas hakim haruslah tetap utama dilakukan untuk memperkecil potensi terjadinya contempt of court didalam pengadilan, dikarenakan rasa hormat masyarakat kepada badan peradilan berbanding linear dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada badan peradilan khususnya kepada hakim yang memang dipersepsikan sebagai tonggak penegakan hukum dan keadilan di dunia.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan dalam salah satu Seminar Nasional mengenai Peran Undang-Undang Contempt of Court dalam Perlindungan Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri dan Bebas dari Segala Pengaruh Ancaman”, bahwa ketika kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan meningkat, maka potensi terjadinya contempt of court pun akan semakin menurun.

Oleh karena itu, pembangunan kualitas dan integritas hakim haruslah dilakukan sebagai ikhtiar untuk mencegah terjadinya contempt of court guna mewujudkan cita dari negara hukum di Indonesia. (*)

Oleh : Shafira Arizka Maulidyna

Peserta Klinik Hukum dan Advokasi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Bekerja Sama dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia