Muhammadiyah, NU, PGRI, Tolak Aturan Baru Dana BOS

LAHATPOS.CO – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menerbitkan peraturan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler dan Surat Edaran Dirjen PAUD Dikdasmen Nomor 10231/C/DS.00.01/2021 tentang Pembaharuan Dapodik untuk Dasar Perhitungan Dana BOS Reguler. Hal ini menuai kontroversi karena dinilai diskriminatif.

Hal ini disampaikan oleh Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan yang terdiri dari Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, LP Ma’arif PBNU, PB PGRI, Taman Siswa, Majelis Nasional Pendidikan Katolik.

“Kebijakan tersebut bertolak belakang dengan amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, diskriminatif, dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial,” kata Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Kasiyarno dalam telekonferensi pers daring.

Dalam Permendikbud Pasal 3 ayat 2 huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler, dikatakan bahwa mereka yang dapat menerima bantuan tersebut harus memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 murid selama tiga tahun terakhir. Ini mendiskriminasi hak pendidikan anak Indonesia dan melanggar amanat konstitusi negara.

Untuk itu, Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan memberikan kritisi terhadap kebijakan tersebut. Pihak Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan meminta Kemendikbudristek tetap mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 ketika membuat kebijakan.

“Kemendikbudristek seharusnya memegang teguh amanat UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujarnya.

Lalu, pada Pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 dinyatakan jika setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Untuk itu, pemerintah seharusnya membiayai pendidikan seluruh peserta didik tanpa syarat tertentu.

Atas dasar tersebut, pihaknya bersama yang lain pun secara tegas menolak permendikbud tersebut. Dia juga mendesak Mendikbudristek Nadiem Makarim menghapus ketentuan yang mendiskriminasi.

“Demikian pernyataan sikap Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan agar menjadi perhatian dan ditindaklanjuti,” pungkas dia. (jpg/jawapos/seg)

BERITA TERBARU

Terancam Hukuman Mati

LAHATPOS.CO, Pagar Alam – Inisial S (68), pelaku pembunuh istri sirinya inisial W (63), terancam hukuman mati.Dalam jumpa pers Kapolres Pagar Alam AKBP Arif...

Pasal Surat Tanah, Motif Suami Bunuh Istri

LAHATPOS.CO, Pagar Alam - Dalam jumpa pers Kapolres Pagar Alam AKBP Arif Harsono SIk didampingi Kasat Reskrim Kota Pagar Alam AKP Najamuddin, mengungkapkan inisial...

Bujang Empat Lawang Terpilih Jadi Putra Sriwijaya 2021

LAHATPOS.CO, Empat Lawang - Kabupaten Empat Lawang menjadi yang terbaik tingkat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam ajang grand final pemilihan Putra Putri Sriwijaya (PPS)...

Anak Pelaku Kaget Bapaknya Nikahi Korban

LAHATPOS.CO, Pagar Alam - Samsu Sulaiman (68), pelaku pembunuhan mayat perempuan yang terbungkus didalam karung, merupakan seorang yang sehari hari bekerja sebagai pencari rongsokan...

Lagi, Emak emak Merapi Barat Unjuk Rasa

LAHATPOS.CO, Lahat - Sekitar 30 perempuan tergabung dalam Ikatan Emak Emak Peduli Lingkungan Merapi Barat (IIPLMB), kembali unjuk rasa di halaman Dewan Perwakilan Rakyat...

Sekda Chandra Buka Rapat Kerja PWI Lahat 2022

LAHATPOS.CO, Lahat - Bertempat di aula Hotel Bukit Serelo Kabupaten Lahat, Bupati Lahat Cik Ujang SH melalui Sekda Chandra SH MM membuka Rapat Kerja...

Dandim Terima Piagam Penghargaan dari PWI Lahat

LAHATPOS.CO, Lahat - Dandim 0405 Lahat, Letkol Kav Shawaf Al Amin SE MSi menerima piagam penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lahat.Penyerahan penghargaan...

Pelantikan Pengurus Mabiran, Kwarran, dan Dewan Kerja Ranting Merapi Timur Berjalan Sukses dan Lancar

LAHATPOS.CO, Merapi Timur - Acara Pelantikan Pengurus Mabiran, Kwarran, dan Dewan Kerja Ranting Merapi Timur oleh Kwarcab Lahat berjalan sukses dan lancar, Jumat (15/10/2021). Pelantikan...

BKPSDM Lahat Luncurkan Sipeti

LAHATPOS.CO, Lahat - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lahat, kembali luncurkan inovasi baru untuk pengembangan kompetensi ASN di lingkup Pemkab...