Aturan Dana BOS Tidak Adil

LAHATPOS.CO – Kebijakan Kemendikbudristek yang mengatur soal dana BOS mendapat respons dari Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan. Aliansi itu terdiri atas Muhmamadiyah, LP Ma’arif PBNU, PGRI, Taman Siswa dan Majelis Nasional Pendidikan Katolik.

Majelis Dikdasmen PP Muhmamadiyah Sungkowo Mudjiamano menilai, Permendikbud RI Nomor 6 Tahun 2021 diskriminatif dan tidak memenuhi rasa keadilan sosial dan bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut Sungkowo pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Sebagaimana Permendikbud tersebut terutama Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler tertera ketentuan ‘memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 (enam puluh) peserta didik selama 3 (tiga) tahun terakhir’. Kebijakan tersebut mendiskriminasi hak pendidikan anak Indonesia dan melanggar amanat konstitusi Negara,” kata Sungkowo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/9).

Selain Sungkowo yang mewakili Muhmamadiyah dalam pernyataan itu, ada pula LP Ma’arif PBNU Z. Arifin Junaidi; Ketua PB PGRI Unifah Rosyidi; dari Taman Siswa ada Ki. Pardimin; dan Vinsensius Darmin Mbula dari Majelis Nasional Pendidikan Katolik.

Atas nama aliansi, Sungkowo meminta dalam merumuskan berbagai peraturan dan kebijakan, Kemendikbudristek seharusnya memegang teguh amanat dalam Pembukaan UUD 1945. Yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa ‘Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya’. Oleh karena itu Pemerintah seharusnya membiayai pendidikan seluruh peserta didik karena ini merupakan hak konstitusional warga Negara,” sambung Z. Arifin Junaidi;

Arifin Junaidi menegaskan bahwa Aliansi Organisasi Penyelenggara Pendidikan menolak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler.

Mereka juga mendesak Mendikbudristek Nadiem Makarim menghapus Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler khususnya Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler.

“Mempertegas kebijakan Pendidikan Nasional yang berlandaskan filosofi kebudayaan Indonesia dan menjauhkan praktik diskriminasi serta sesuai dengan ketentuan utama Pendidikan Nasional, Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, dan UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2),” tutup surat tersebut.(jpg/jawapos/seg)

BERITA TERBARU

Terancam Hukuman Mati

LAHATPOS.CO, Pagar Alam – Inisial S (68), pelaku pembunuh istri sirinya inisial W (63), terancam hukuman mati.Dalam jumpa pers Kapolres Pagar Alam AKBP Arif...

Pasal Surat Tanah, Motif Suami Bunuh Istri

LAHATPOS.CO, Pagar Alam - Dalam jumpa pers Kapolres Pagar Alam AKBP Arif Harsono SIk didampingi Kasat Reskrim Kota Pagar Alam AKP Najamuddin, mengungkapkan inisial...

Bujang Empat Lawang Terpilih Jadi Putra Sriwijaya 2021

LAHATPOS.CO, Empat Lawang - Kabupaten Empat Lawang menjadi yang terbaik tingkat Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam ajang grand final pemilihan Putra Putri Sriwijaya (PPS)...

Anak Pelaku Kaget Bapaknya Nikahi Korban

LAHATPOS.CO, Pagar Alam - Samsu Sulaiman (68), pelaku pembunuhan mayat perempuan yang terbungkus didalam karung, merupakan seorang yang sehari hari bekerja sebagai pencari rongsokan...

Lagi, Emak emak Merapi Barat Unjuk Rasa

LAHATPOS.CO, Lahat - Sekitar 30 perempuan tergabung dalam Ikatan Emak Emak Peduli Lingkungan Merapi Barat (IIPLMB), kembali unjuk rasa di halaman Dewan Perwakilan Rakyat...

Sekda Chandra Buka Rapat Kerja PWI Lahat 2022

LAHATPOS.CO, Lahat - Bertempat di aula Hotel Bukit Serelo Kabupaten Lahat, Bupati Lahat Cik Ujang SH melalui Sekda Chandra SH MM membuka Rapat Kerja...

Dandim Terima Piagam Penghargaan dari PWI Lahat

LAHATPOS.CO, Lahat - Dandim 0405 Lahat, Letkol Kav Shawaf Al Amin SE MSi menerima piagam penghargaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lahat.Penyerahan penghargaan...

Pelantikan Pengurus Mabiran, Kwarran, dan Dewan Kerja Ranting Merapi Timur Berjalan Sukses dan Lancar

LAHATPOS.CO, Merapi Timur - Acara Pelantikan Pengurus Mabiran, Kwarran, dan Dewan Kerja Ranting Merapi Timur oleh Kwarcab Lahat berjalan sukses dan lancar, Jumat (15/10/2021). Pelantikan...

BKPSDM Lahat Luncurkan Sipeti

LAHATPOS.CO, Lahat - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lahat, kembali luncurkan inovasi baru untuk pengembangan kompetensi ASN di lingkup Pemkab...